Magetan | Jatim.siberindo.co – Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Dewan Pengawas (Dewas) Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan menuai sorotan tajam. Kendati proses teknis dinilai memadai, keterbukaan dari panitia terhadap nilai ujian memicu kritikan keras terkait transparansi dan akuntabilitas sistem dinilai gugur.
Salah satu peserta seleksi, Rendro Sunarjono, menyayangkan ketiadaan pengumuman nilai hasil tes secara terbuka. Menurutnya, kerahasiaan skor akhir menciptakan celah keraguan publik atas keaslian proses penjaringan pejabat BUMD tersebut.
“Secara teknis oke karena melibatkan pihak ketiga. Tapi sistem gugurnya kurang, karena seluruh peserta tidak tahu nilai UKK berapa. Kalau ingin transparan, langsung saja nilainya dipampang realtime setelah ujian seperti CPNS,” tegas Rendro, Minggu (25/7/2026).
Sorotan mendasar ini tertuju pada ketidaksesuaian antara arahan pembekalan dan realisasi di lapangan. Sebelum tes berlangsung, lembaga penguji pihak ketiga dari ALSTAR sempat menyampaikan bahwa seluruh penilaian akan diinput secara digital dan langsung oleh tim penguji ke dalam komputer.
Namun, usai tahapan tes rampung, peserta justru tak pernah diberi akses untuk melihat perolehan angka mereka sendiri maupun peserta lain. “Sampai saat ini, semua peserta tidak tahu berapa nilai yang didapat. Sistem gugur ini dinilai kurang transparan,” tegas warga Karangrejo tersebut.
Dari 22 peserta yang bertarung, tiga nama resmi dinyatakan lolos dan menyisihkan belasan pesaingnya, yaitu:Bahtiar Nurul Hudha, Nursya’bani Purnama, dan Bambang Ramadhiarto Dakung. ketiga nama tersebut akan melenggang ke tahap akhir dengan wawancara langsung bersama Bupati Magetan. Tahapan ini dijadwalkan pada Selasa, 28 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Pendapa Surya Graha Kabupaten Magetan.
Publik kini bertanya, bahwa proses seleksi pejabat publik di lingkup BUMD idealnya tak sekadar formalitas menggugurkan kewajiban teknis, melainkan wajib menjunjung tinggi asas akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas. Pansel diharapkan dapat memperjelas standar penilaian pada tahap awal hingga akhir seleksi.
Dengan demikian, keterbukaan secara berani akan melahirkan jajaran Dewan Pengawas yang memiliki legitimasi moral yang kuat serta kredibilitas tinggi di mata masyarakat Magetan. (Rend)
