Magetan | jatim.siberindo.co – Drama panjang pergeseran kursi pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan akhirnya mencapai titik puncak. Secara administratif, surat Keputusan (SK) penetapan Ketua DPRD definitif telah resmi diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini menandai berakhirnya masa jabatan Suratno, dan digantikan oleh Riyin Nur Asiyah dalam transisi pimpinan dewan.
Kepastian hukum tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur, Lilik Pudjiastuti. Ia menyatakan bahwa seluruh rentetan tahapan verifikasi hingga administrasi pengajuan pergantian pucuk pimpinan legislator Magetan telah rampung diproses di tingkat provinsi.
”Sudah selesai,” tegas Lilik singkat saat dikonfirmasi mengenai status SK tersebut.
Menindaklanjuti keputusan dari Pemprov Jatim, pihak Sekretariat DPRD Magetan bergerak cepat. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Magetan, Yok Sujarwadi, membenarkan bahwa dokumen resmi penetapan pimpinan baru tersebut sudah diterima dan kini memasuki tahap persiapan eksekusi kelembagaan.
”SK dari provinsi sudah turun. Bu Riyin Nur Asiyah ditetapkan sebagai ketua definitif. Agenda berikutnya, kami segera mempersiapkan rapat paripurna untuk peresmian,” ungkap Yok Sujarwadi, Rabu (19/8).
Meski Sekretariat DPRD mengemas momentum ini sebagai prosedur formal kelembagaan, pergantian Ketua DPRD Magetan sesungguhnya tidak lepas dari eskalasi dinamika internal partai maupun tensi politik lokal. Pergeseran Suratno ke Riyin Nur Asiyah menjadi sorotan publik lantaran proses pengusulannya sempat diwarnai riak politik, negosiasi alot di tingkat fraksi, hingga spekulasi terkait evaluasi kinerja kelembagaan dewan.
Pergantian pucuk pimpinan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memulihkan stabilitas internal DPRD Magetan yang belakangan diuji oleh berbagai manuver politik menjelang pembahasan agenda-agenda krusial daerah.
Publik kini menunggu apakah pengangkatan Riyin Nur Asiyah mampu mengonsolidasikan kekuatan politik legislatif secara inklusif atau justru mempertegas blok kekuatan baru di parlemen.
Turunnya SK dari Gubernur Jawa Timur membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak ringan bagi Riyin Nur Asiyah. Sebagai Ketua DPRD definitif yang baru, ia dihadapkan pada tumpukan pekerjaan rumah (PR) kelembagaan, di antaranya penuntasan fungsi legislasi dan pengawasan, harmonisasi hubungan legislatif dengan eksekutif, dan pemulihan kepercayaan bagi publik.
Saat ini, Sekretariat DPRD Magetan tengah melakukan persiapan teknis intensif untuk menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji Ketua DPRD definitif. (Rend)
