jatim.siberindo.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat tata kelola data pesantren melalui penyusunan Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah (SDIPD). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion(FGD) Rencana Kerja Pengembangan Pesantren bertajuk “Penyusunan Aplikasi SDIPD dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola SDIPD” yang diselenggarakan pada Selasa (28/7/2026) di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyatukan langkah berbagai pemangku kepentingan untuk membangun sistem pendataan pesantren yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan pesantren di Jawa Timur.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Koordinator Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Kaboel Widodo. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengembangan SDIPD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadirkan tata kelola data pesantren yang lebih baik melalui kolaborasi lintas sektor. “Dengan adanya SDIPD, kami berharap tata kelola data pesantren dapat semakin kuat melalui penyelenggaraan sistem yang terpadu. Terwujudnya SDIPD merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun kolaborasi lintas sektor demi menghadirkan data pesantren yang akurat, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan bersama,” ujar Kaboel Widodo.
Lebih lanjut, Kaboel Widodo menjelaskan bahwa pengelolaan data pesantren saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi. Menurutnya, proses pendataan masih bertumpu pada laporan secara periodik sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dan berpotensi menimbulkan duplikasi data. “Selama ini pengelolaan data pesantren masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya karena masih bertumpu pada laporan data periodik, sehingga prosesnya cukup panjang dan berpotensi terjadi double data. Melalui SDIPD, kami ingin menghadirkan sistem pendataan yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan pesantren di Jawa Timur,” tambahnya.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pesantren di Jawa Timur, yaitu Sekretaris Jenderal Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Gus Ghofirin, Sekretaris LPPD Muhibbin Zuhri, serta Imam Turmudzi dari PD Pontren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam mendukung terwujudnya sistem data pesantren yang terpadu dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal JKSN Gus Ghofirin menyampaikan materi bertajuk “Optimalisasi SDIPD dalam Pengembangan Pesantren di Jawa Timur”. Ia menjelaskan bahwa keberadaan SDIPD memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan ekosistem pesantren berbasis data. Menurutnya, data yang akurat bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan dan program pemberdayaan pesantren secara tepat sasaran. “SDIPD harus menjadi instrumen strategis yang mampu menghadirkan data pesantren secara akurat, mutakhir, dan terpadu. Dengan data yang berkualitas, pemerintah akan lebih mudah menyusun kebijakan yang tepat sasaran sehingga program pengembangan pesantren benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing pesantren,” terang Gus Ghofirin.
Lebih lanjut, Gus Ghofirin menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SDIPD membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait, hingga pesantren sebagai penyedia data utama. “Kolaborasi adalah kunci keberhasilan SDIPD. Ketika seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan satu data pesantren yang valid dan terintegrasi, maka proses perencanaan, pembinaan, hingga evaluasi program akan menjadi lebih efektif. Harapannya, SDIPD mampu menjadi fondasi dalam memperkuat pengembangan pesantren di Jawa Timur sekaligus mendukung terwujudnya pesantren yang semakin mandiri, maju, dan berdaya saing,” pungkasnya.
