Magetan | jatim.siberindo.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Magetan resmi menyetujui dokumen awal perencanaan anggaran tahun mendatang. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Magetan, Jumat (14/8/2026).
Plt Ketua DPRD Magetan, Suyatno, menegaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 harus difokuskan pada penyelesaian masalah krusial serta pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat. Ia mengimbau agar penetapan anggaran berpatokan ketat pada skala prioritas dan mampu menyerap aspirasi riil dari lapangan.
”Arah kebijakan APBD harus berorientasi pada penguatan serta peningkatan ekosistem ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti menyampaikan apresiasi kepada jajaran legislatif yang telah menuntaskan pembahasan dokumen KUA-PPAS secara cermat dan tepat waktu.
Bupati Nanik menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 telah dirancang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2026,” jelasnya.
Arah pembangunan daerah juga disinkronkan dengan agenda strategis nasional Asta Cita dan Pemprov Jatim dengan program Nawa Bhakti Satya.
Melalui kesepakatan anggaran ini, Pemkab Magetan menetapkan target indikator makro yang terukur untuk tahun 2027, dengan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,32 persen. Target tersebut dinilai optimistis karena berada pada batas atas kisaran proyeksi Provinsi Jawa Timur (4,69 persen hingga 5,32 persen).
”Meskipun struktur APBD saat ini masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, Pemkab Magetan berkomitmen untuk terus menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tutup Bupati Magetan. (Rend)
