SURABAYA, SIBERINDO – Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke 61 Organisasi Badan Pembudayaan Kejuangan 45, dirayakan dengan sederhana. Selain ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) 10 Nopember di TMP Mayjen Sungkono, pengurus DHD 45 Jawa Timur juga melakukan tasyakuran, pada Sabtu (20/3/2021).
Ziarah ke TMP dipimpin Sekretaris Umum DHD 45 Jawa Timur Dr. Fajar Budianto, mewakili ketua umum, diikuti seluruh pengurus, dan karyawan SMP Gema 45 Surabaya (Lembaga Pendidikan dibawah naungan DHD 45) yang diawali dengan upacara dilanjutkan potong tumpeng.
Sambutan Ketua Umum Dewan Harian Nasional (DHN) 45 Letjen TNI (Purn) Dr. H. Ramli Hasan Basri dibacakan Fajar Budianto, dengan tema “Tegaknya Demokrasi Pancaila Demi Terjaganya Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.
“Tema ini sangat penting ditampilkan, karena secara jelas dapat kita kita rasakan bagaimana nuansa Demokrasi Pancasila yang selayaknya kita cita – citakan menjadi pedoman berbangsa dan bernegara berjalan terseok-seok,” ucapnya.
Bangsa ini, kata Ramli Hasan Basri, seolah kehilangan jatidiri, merusak mental, moral, dan norma dalam sendi-sendi kehidupan Bangsa. Bahkan telah mengancam ke-Bhinneka Tunggal Ikaan dan Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.
Dalam demokrasi, kata dia, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan. Karena setiap keputusan dapat dicapai dengan mufakat. Sebaliknya jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara.
Dalam buku Pancasila (2012) karya Suparman, dalam bentuk negara modern, kekuasaan politik dapat dijalankan secara baik manakala di dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan prinsip dan sistem demokrasi.
Penggunaan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mutlak. Untuk itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menggunakan sistem demokrasi yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, adalah Demokrasi Pancasila.
Ramli Hasan Basri menyatakan, persatuan dan kesatuan merupakan hal penting yang harus dimiliki tiap negara. Tanpa persatuan dan kesatuan, sebuah negara akan mudah terombang ambing, jelasnya.
Mencermati situasi dan kondisi akhir-akhir ini, Ketua Umum Dewan Harian 45 Ramli Hasan Basri mengaku sangat perihatin.
Keprihatinan itu didasari atas banyaknya kebijakan/policy pemerintah dalam bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM, secara kasat mata tidak berjalan sebagaimana mestinya terutama soal Penegakan Hukum (law enforcement) yakni berlaku hukum belah bambu, sebelah diinjak dan sebelah lagi diangkat ke atas dan hukum tajam ke bawah serta tumpul ke atas.
Sementara perilaku koruptif dari para elit politik, bahkan sampai kepada para pembantu Presiden, tanpa malu melakukan tindakan korupsi dalam masa pandemi Covid-19 disaat rakyat kecil dengan susah payah bergulat mempertahankan hidup di masa sulit ini.
Hal yang lebih miris lagi adalah pembiaran yang dilakukan oleh negara atas terpecahnya bangsa ini, seakan-akan pemerintah/Presiden hanya milik sekelompok orang yang menjadi relawan dan pendukung Presiden saat Pemilu yang lalu dan menganggap kelompok yang mengkritisi bukanlah sebagai bahagian dari rakyat yang semestinya sama-sama sebagai anak bangsa.
Ramli Hasan Basri menyatakan, organisasi badan pembudayaan kejuangan 45 merupakan kekuatan moral (moral forces) dengan visi dan misi melaksanakan sosialisasi dan pembudayaan Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45 sebagai nilai nilai kejuangan Bangsa Indonesia. (mat/jtm)
