Magetan | jatim.siberindo.co — Evaluasi terhadap efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan memasuki babak baru. Setelah sempat dihujani pandangan umum dan kritik oleh fraksi-fraksi DPRD, Bupati Magetan Nanik Sumantri akhirnya menyampaikan jawaban resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan, Rabu (8/7/2026).
Rapat ini menjadi momen krusial untuk menguji sejauh mana transparansi dan komitmen Pemkab dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Meskipun laporan keuangan Pemkab Magetan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jalannya pembahasan APBD 2025 ini tidak serta-merta berjalan mulus tanpa riak. Fraksi-fraksi di legislatif tetap memberikan catatan kritis yang tajam terkait potret realisasi anggaran di lapangan.
Dalam jawabannya, Bupati Nanik Sumantri memilih mengapresiasi fungsi pengawasan yang ditunjukkan oleh para anggota dewan, ketimbang bersikap defensif.
”Segala saran yang masuk menjadi masukan positif bagi kami dalam rangka perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan kinerja ke depannya,” ungkal Nanik di hadapan forum paripurna.
Bupati Magetan setidaknya berfokus pada empat klaster isu yang selama ini menjadi komoditas kritik legislatif. Yakni, memastikan bahwa opini dari BPK bukan sekadar prestasi di atas kertas, melainkan cerminan tata kelola keuangan yang taat aturan. Menjawab efisiensi penyerapan anggaran belanja daerah agar tidak terjadi pemborosan atau justru keterlambatan program. Mengurai asal-usul Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025, yang sering kali menjadi indikator antara efisiensi atau justru ketidakmampuan eksekusi program penyerapan. Dan menjabarkan potret makro capaian ekonomi dan sosial Magetan sepanjang tahun 2025 sebagai dampak dari penggunaan anggaran tersebut.
Kendati jawaban umum telah disampaikan, ujian substansial dari pertanggungjawaban APBD ini justru baru akan dimulai. Bupati Nanik mengarahkan agar detail yang bersifat teknis dan operasional langsung dibedah bersama jajaran dinas terkait.
”Selanjutnya, apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan jawaban secara teknis, kiranya dapat dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melalui rapat kerja,” pungkasnya. (Rend)
