oleh

Kepala Dispora Pemkot Surabaya Dihukum Disiplin

SURABAYA – Sanksi administrasi berupa hukuman disiplin diberikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, M. Afghanistan Wardhana sesuai di PP 53 terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pilkada. Sanksi ini telah sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kepala Dispora Surabaya, M. Afghani tak menyangkal pemberian sanksi yang dijatuhkan oleh Pemkot Surabaya kepada dirinya. Ia pun juga mengungkapkan pelanggaran terkait netralitas ASN terjadi di tahun 2020 ini dan bukan di Kota Surabaya.

“Tepatnya di Kabupaten Pacitan. Saya sudah diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Ibu Wali Kota Surabaya sesuai dengan rekomendasi KASN,” tandas Afghani seperti dikutip petisi.co, grup siberindo.co.

Sementara Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, surat rekomendasi tertanggal 15 April 2015 itu terkait pemberian sanksi atas adanya tindak pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di luar wilayah Kota Surabaya.

BACA JUGA:  Hanya Kantongi Izin Kepala Desa, Kedai 27 Desa Siwalanpanji Nekat Grand Opening

“Terkait hal itu, Wali Kota Surabaya sudah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi dari KASN,” kata Febri di ruang kerjanya, Rabu (4/11/2020).

Febri menerangkan, netralitas ASN sendiri sudah diatur secara jelas, tegas dan terperinci dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) No 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Serta PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS.

BACA JUGA:  Sasaran Fisik Program TMMD Ke-110 Jember Mempercepat Perputaran Roda Ekonomi

“Sanksi administrasi kan ada tingkatannya, nah kita melakukannya sesuai dengan rekomendasi itu. Intinya kita sudah melaksanakan sesuai dengan rekomendasi KASN diberikan,” jelas Febri.

Ia pun menegaskan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontesrasi (Pilkada) Pileg/Pilpres.

“ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” pungkasnya. (nan/petisi.co)

News Feed