oleh

Pengambilan Keputusan Soal Rancangan P-APBD Magetan 2026

Magetan | jatim.siberindo.co – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Magetan. Kesepakatan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan dan Pendapat Akhir Bupati yang digelar di Gedung DPRD Magetan, pada Senin (28/9/2026).

​Melalui pengesahan ini, postur APBD Magetan 2026 membengkak dari semula Rp1,833 triliun menjadi Rp1,900 triliun, atau mengalami kenaikan sekitar Rp67,36 miliar. Raperda P-APBD tersebut kini diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk menjalani proses evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

​Kendati berhasil disetujui, sejumlah pos anggaran belanja daerah sempat memicu diskursus hangat selama pembahasan intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD sejak 17 September lalu.

Baca Juga  Ketua DPRD Magetan : Musrenbang Tingkat Kabupaten Jadi Acuan Kemajuan Suatu Daerah

​Salah satu yang menyedot perhatian adalah alokasi pengadaan kendaraan dinas baru untuk 18 camat dengan nilai fantastis mencapai Rp8,5 miliar. Rencana ini lolos dengan pertimbangan bahwa operasional kendaraan operasional camat saat ini telah berusia 18 hingga 20 tahun. Tingginya biaya perawatan serta beratnya medan geografis wilayah Magetan menjadi alasan utama peremajaan armada tersebut.

​Meski diloloskan, Dewan memberi catatan kritis agar Pemkab Magetan menerapkan efisiensi, menjaga transparansi spesifikasi, dan memastikan pengadaan sesuai kebutuhan riil di lapangan tanpa terkesan berlebihan.

​Selain mobil operasional camat, proyek pengadaan videotron juga dipastikan tetap jalan. Namun, nilainya dipangkas menjadi sekitar Rp2,4 miliar setelah dievaluasi Banggar DPRD agar sesuai Standar Satuan Harga (SSH).

Baca Juga  Antrean Kendaraan Terjadi Sejak Dinihari Setelah Dibukanya Kembali Pelabuhan Ketapang Usai Nyepi

​Rasionalisasi besar-besaran juga menimpa usulan proyek perbaikan toilet sekolah. Dari usulan awal sebesar Rp5 miliar, anggaran dikepras tajam menjadi Rp1,1 miliar hingga Rp1,2 miliar. Penyesuaian dilakukan agar anggaran benar-benar menyasar sekolah dengan kondisi kerusakan paling parah.

​Di sisi lain, porsi Belanja Pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah dengan serapan mencapai Rp883 miliar.

​Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi

​Ketua Banggar DPRD Magetan, Dwi Ariyanto, menegaskan bahwa penyesuaian angka di sejumlah sektor merupakan bentuk pengawalan aspirasi publik agar APBD memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

​“Pembahasan ini diarahkan untuk memperjuangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penyesuaian dilakukan agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tegas Dwi Ariyanto, Senin (28/9).

Baca Juga  Acara Puncak HPN 2023 di Magetan Jawa Timur

​Sementara itu, Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, menyampaikan apresiasinya atas masukan dan catatan kritikal dari jlegislatif. Ia menegaskan bahwa perubahan anggaran ini dirancang dengan tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas.

​“Terhadap catatan, rekomendasi, dan harapan DPRD, pemerintah daerah menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan tindak lanjut pelaksanaan program. Penyesuaian diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengendalian inflasi,” terang Bupati Nanik.

​Guna menutup celah defisit anggaran, Pemkab Magetan mengandalkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), serta perampingan pada program-program non-prioritas, ” pungkas Bupati Magetan. (Rend)

News Feed