JATIM.SIBERINDO.CO – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, berbagi pengalaman mengenai kepemimpinan, koordinasi, dan konsolidasi pemerintahan digital dalam kegiatan Short Course Exclusive – Peningkatan Kompetensi Pimpinan Diskominfo Batch 2 bertema Kiat Sukses Belajar Cepat dan Bekerja sebagai Kepala Dinas Kominfo. Acara ini diikuti para kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Jatim dan sejumlah daerah lain di Indonesia, berlangsung di Surabaya, Rabu (21/10/2026).
Sherlita menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Perubahan juga harus menyentuh tata kelola, proses bisnis, penguatan SDM, serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Transformasi digital yang berhasil bukanlah yang paling canggih, melainkan yang paling berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keamanan siber untuk melindungi data dan informasi pemerintahan, termasuk perlindungan data, pencadangan informasi, dan kesiapan menghadapi ancaman siber. Selain itu, pemanfaatan Satu Data dan data geospasial menjadi kunci dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sherlita juga mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan layanan digital. Sinergi antardaerah diperlukan agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemprov Jatim, lanjutnya, telah mengoptimalkan Portal Majapahit serta menyediakan replikasi aplikasi secara gratis untuk mendukung daerah.
Peningkatan kualitas layanan juga perlu diukur melalui kepuasan masyarakat. Indikator tersebut menjadi salah satu cara untuk menilai apakah transformasi digital yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi pengguna layanan.
Assc. Prof Tonny D. Susanto menekankan bahwa pemerintahan digital harus berorientasi pada penciptaan nilai dan manfaat nyata, bukan sekadar penggunaan teknologi.
“Pemerintahan digital bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi transformasi tata kelola untuk menciptakan nilai dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutur Prof. Tony yang juga assesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional sekaligus Tim Ahli Kementerian PANRB.
Melalui kegiatan Short Course Exclusive para pimpinan Diskominfo daerah diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kepemimpinan digital, meningkatkan koordinasi antarpemerintah daerah, serta mendorong penerapan layanan pemerintahan digital yang aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(***)
