Magetan | jatim.siberindo.co – Klarifikasi Pemkab Magetan mengenai lengkapnya bantuan pemerintah yang didapat Mbah Semi, warga Desa Gebyog, Karangrejo, dibenarkan keponakannya sendiri yaitu Wintarti.
Ia juga mengaku sedih, ketika Mbah Semi diberitakan hidup sebatang kara. Padahal sebenarnya masih dalam pengawasan Wintarti sebagi wali kuasanya.
“Ada keponakannya. Saya dan cucunya yang tinggal di depan rumah saya itu. Setiap sore, itu kalau gak dijemput, ya Mbah Semi datang ke sini. Tidur di rumah sebelah saya itu, semua tahu hal ini,” ungkap Wintarti, Kamis (21/3/2024).
Wintarti mengaku sejak berita muncul jelang pemilu bahwa Mbah Semi tak dapat bantuan, dia ingin mengklarikasi.
“Pendamping kami Mbak Atik juga punya pandangan yang sama. Kami heran kenapa kok Mbah Semi diberitakan seperti itu, dan tidak melakukan klarifikasi ke saya sebagai wali kuasanya,” kata Wintarti yang juga seorang guru.
Wintarti mengaku dialah yang mengambil setiap bulan bantuan program Bunda Kasih yang diberikan Pemkab Magetan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Pun, memberikannya ke Mbah Semi Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu setiap minggu.
Kepala Desa Gebyog, Suyanto menambahkan ada mis informasi terkait viralnya Mbah Semi yang diberitakan tak dapat bantuan. “Saya mengupayakan semua warga saya yang layak menerima bantuan agar dapat bantuan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Dinas Sosial Pemkab Magetan menyatakan, Mbah Semi sudah tercover Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Ia juga mendapatkan Bantuan Program Pemkab Magetan “Bunda Kasih”, dan bantuan permakanan dari Kemensos.
Selain itu, Dinas Sosial Magetan juga membantah pernyataan Anggota Komisi VIII DPR RI, Ali Ridha, saat rapat kerja dengan Kemensos, yang menyatakan bahwa ada nenek yang berusia 90 tahun di Magetan, Mbah Semi, tak mendapatkan bantuan, hingga membuat Kemensos menangis.
“Hidup sebatang kara di Magetan, saya datang setelah saya baca di Tribun, dan benar orang ini memang sebatang kara dan memasak, tapi tidak ada beras. Dia harus memakan tahu dan kacang Panjang. Di sisi lain, di desa yang sama, ada yang tidak berhak menerima mendapat bantuan,” kata Ali Ridha dalam rapat kerja di gedung dewan, Selasa (19/3) lalu. (Red)
