Obralan Politik: Cak Makin Rahmat *)
Dialog membahas masalah lagi viral, memang mengasyikkan, seperti demo buruh menolak UU Cipta Kerja. Terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi obralan tanpa mengenal kelas, termasuk kalangan ustadz pinggir kampung, yang saat ini Banjir job istighosah.
Mereka tak kalah dengan para politisi, pengamat, dan tim sukses yang lagi super sibuk mengusung pasangan calon (Paslon) untuk menapak sebagai calon Bupati/ Wakil Bupati, Walikota atau Gubernur. Tiap hari kampanye, menemui konstituen.
Ustadz Dul, salah satu ustadz kampung memang selama ini dikenal orangnya ikhlas, tanpa pamrih. Tiap sore ngajar ngaji di mushola dan masjid perumahan dijalani apa adanya. Seperti malam itu, sambil minum kopi dan tidak pernah lepas dari rokok kereteknya.
Walau tiap bulan hanya dapat bisaroh (amplop) kisaran Rp 400.000,- tak pernah mengeluh, apalagi sampai demo minta ada kenaikan tunjangan sesuai dengan upah minimum kabupaten.
Saat berkumpul dengan ustadz-ustadz lain di serambi masjid, dekat warung pojok tiba-tiba ada yang nyeletuk;
“Cak, kapan pelaksanaan Pilkada Sidoarjo dilaksanakno (dilaksanakan)?” Tanya cak Karim, juga guru ngaji di TPQ.
“Opo’o cak kok kathe takon (Kenapa Cak kok Tanya) Pilkada Sidoarjo. Opo sampeyan dadi (apa saudara menjadi) tim sukses,” jawab Cak Dul, balik bertanya.
“Lumayan cak, ne isok Pilkada ditunda ae, ben tiap minggu oleh order Istighosah. Lumayan sing mimpin (imam) oleh bisaroh (amplop) Rp 750 ewu. Konco-konco ustadz oleh 500-an ewu. Mumpung masa pandemi Covid-19. Urip nek syukur, yo onok ae rejekine,” tambah Cak Karim.
“Rim-rim, Pilkada iku wis onok jadwal’e. nggak bakal mundur. Sing penting enkok coblos sopo. Ojok lali sing isok ngaji, wonge pangerten karo wong cilik koyok guru-guru ngaji,” tutup Cak Dul, sambil nyeruput kopi hitam.
Usulan Pilkada diundur merupakan wacana sosial mensikapi Pilkada di situasi ekonomi terjun bebas, kalau krisis belum bisa menjadi pembenar. Buktinya, para Paslon dengan timsesnya masih mondar-mandir membranding para calon pemilih untuk terhipnotis sebagai pendukung fanatiknya.
Jargon-jargon program pasti menjadi pemanis bibir, termasuk gesekan mengumbar sensasi mengutamakan paslon pilihannya dan menjatuhkan paslon lain dengan berbagai cara.
Dialog ustadz pinggiran adalah fenomena realita, mereka belum pernah menyentuh kadar politik 24 karat. Mereka hanya mengikuti kehendak, siapa yang telah menguntungkan dirinya dengan segala keterbatasannya.
Bagaimana dengan kekuatan para Paslon sendiri? Wallahu a’lam bish-showab. Sekali lagi, sebagai pengamat selevel Ustdaz Dul, tentu beda dengan hasil survei para profesor, doktor politik, akademisi dan tokoh publik yang menjadi rebutan untuk diajak bergabung.
Tanpa mengurangi temuan ilmiah, hasil survei dari berbagai lembaga independen. Bukan hanya Pilkada Sidoarjo yang proses penjalanan demokrasi keluar dari rel permanen. Bicara politik tentu bukan persoalan sokongan dana semata, figur calon, penyokong (tim sukses), dan keputusan partai pengusung ikut menentukan proyeksi demokrasi politik lima tahunan. Siapa pun bisa ikut andil, kirim saham dan pesan kepentingan.
Setidaknya, paparan dari salah satu lembaga survei, mulai awal tahun (Februari-April 2020) masih menggelembung pada cabup dan cawabup yang terseret arus politik ke permukaan. Walau H. Ahmad Ali Muhdlor (putra KH. Ali Masyhuri, pondok pesantren Bumi Sholawat) diunggulkan, seiring perjalanan waktu mengalami pergeseran.
Penetapan tiga Paslon, yaitu Bambang Haryo Sukartono (BHS) – Taufiqulbar, Ahmad Ali Muhdlor – H. Subandi, dan Kelana Aprilianto – Dwi Astutik, mengubah struktur dan kultur pemilih dan para pendukung di belakang Paslon.
Konflik, intrik, main serobot, mensabotase, memutar balik dukungan, dan perjanjian terselubung dengan komunitas, jaringan, hingga figur tokoh, memasuki akhir Oktober mulai terlihat benderang. Dari deretan nama bakal calon (balon) yang terdepak dari penetapan calon resmi, sebutlah Ahmad Amir Aslichin (PKB), Bahrul Amig (PDIP), Hidar Assegaf, dan nama-nama beken ikut dalam gerbong Paslon.
Setidaknya, figur Paslon BHS – Taufiqulbar (Gerindra -7 kursi, Golkar 4, PKS 4, Demokrat 2 dan PPP 1) mulai menyisir kalangan pinggiran dan kaum milineal dengan menyajikan kampanye interaktif plus dangdutan, Gus Muhdlor – Abah Bandi (PKB 16 kursi dan NasDem 2) selain mengenjot di basis Nahdliyin mulai merambah kaum milineal. Sedang Kelana-Astutik (PDIP 9 kursi dan PAN 5) dengan menggaet H. Masnuh sebagai Ketua Tim Pemenangan seakan mendapatkan amunisi canggih untuk menggerus suara PKB.
Walau 16 anggota Legislator PKB yakin Sidoarjo masih akan tetap hijau, sebagaimana keyakinan Bu Nyai Ainun Jariyah, Ketua Muslimat Sidoarjo, namun dalam kalkulasi Pilkada tidak cukup hanya hitungan kertas dan matematika. Tentu sepakat, menunggu kiprah santri, politisi, dan kader militan H. Sulamul Hadi, alias Gus Wawan yang didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Gus Muhdlor.
Bisa jadi, ketika Tim Gus Muhdlor satu irisan dengan Tim Kelana, maka memberikan kesempatan kepada Tim BHS untuk mensolidkan dukungan dan merebut suara yang tercecer, termasuk kalangan ustadz kampung yang manggut-manggut mendapat bisaroh 500 ribu rupiah.
Figur pengurus struktural PCNU yang sudah mulai terang-terang menyeberang ke kubu Kelana atau BHS tentu menjadi lampu kuning bagi tim Gus Muhdlor. Kiriman video yang beredar di era siber, online dan media social (medsos) mulai liar. Aturan etika, PKB yang dilahirkan NU tentu makfum bila nahdliyin menjatuhkan dukungan kepada paslon yang direkom PKB.
Belum lagi, pekerja pers alias pemilik media siber merangkap sebagai pendukung dan melakukan peliputan secara jomplang. Alasan klise, hanya paslon A yang bisa ngramut wartawan, sedang lainnya adem-ayem alias tim media kurang merangkul komunitas wartawan, hanya tim mereka sendiri yang secara kualitas dan kuantitas kurang mendapat respon dari pembaca apalagi viewer (pengunjung media siber atau online).
Jujur, penulis juga merasa banyak kader tulen NU mulai gerilya sendiri, untuk menggail keuntungan. Walau sulit untuk dibuktikan, selentingan telah menyebar kalau tokoh sentral NU Sidoarjo telah menjatuhkan pilihan ke paslon tertentu. Sayangnya, tidak secara gentlemen, mengajukan mundur cuti dari sturktur harian untuk menggunakan hak pribadinya mendukung cabup pilihannya.
Dari tenggang waktu, November dan Desember (sekitar 40 hari), bakal ditentukan oleh jurus mabuk dan atraksi akrobatik untuk berjuang dari segala sektor dan lini memburu kantong suara.
Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Sidoarjo sebanyak 1.404.887 pemilih dengan rincian 692.500 (pria) dan 712.387 (perempuan). Berdasarkan usia, umur milenial 17-27 tahun ada 293.580 pemilih (21%), 28-37 ada 278.381 (19), 38-47 ada 305.892 (22), 48-57 ada 281.171 (20), 58-67 ada 168.500 (12) dan usia 68-90 ada 78.363 (5).
Bila memonitor komposisi kreteria usia dengan mayoritas perempuan, tentu usia 17-57 sebanyak 83 persen menjadi pendulang suara menentukan. Karakter masyarakat Sidoarjo yang mulai heterogen dengan tetap mengedepankan metropolitan-agamis, tergantung dari desainer dan koki Tim Sukses mampu mengelolah informasi. Bukan sekedar menampilkan figur tokoh NU yang sudah tercium aroma kutu loncat, namun mampu mengemas sosok sebagai inflezer yang mendapatkan buzzer dan viewer ribuan bakan puluhan ribu.
Jadi, bukan sekedar uang receh untuk menjadi pelengkap bagi ustadz kampung yang ingin Pilkada ditunda gara-gara bisaroh 500-750 ribu, bisa mengusulkan pilkada diundur. Walaupun elektabilitas BHS mulai mengungguli Gus Muhdlor dan Kelana berusaha menyalip di tikungan.
Kelihatannya, Pilkada Sidoarjo masih butuh pulung bagian dari takdir untuk menuju Pendopo. Kita tunggu siapa yang paling siap ada di pentas politik 5 tahun ke depan membawa Sidoarjo lebih baik, lebih visioner, dan lebih milineal serta menjadikan bumi Sidoarjo dengan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah an-Nhadliyah. (*)
*) Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur dan Direktur LBH Maritim
