oleh

Kemenag Perluas Penanganan Pendidikan Inklusi ke Tiga Direktorat di Ditjen Pendidikan Islam

JATIM.SIBERINDO.CO – Kementerian Agama (Kemenag) memperluas penanganan pendidikan inklusi dengan membagi tanggung jawab layanannya ke tiga direktorat sekaligus di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemerataan layanan bagi anak berkebutuhan khusus setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendidikan Inklusi pada Madrasah.

Kebijakan perluasan tata kelola tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Madrasah Inklusi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram. Jika sebelumnya fungsi pendidikan vokasi dan inklusi bertumpu pada satu pintu di satu subdirektorat, kini penanganannya dimekarkan ke dalam tiga subdirektorat yang tersebar di Direktorat Kurikulum dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Kelembagaan dan Sarana Madrasah, serta Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah.

Direktur Kurikulum dan Kesiswaan Madrasah, Nyayu Khodijah, menyambut positif pembagian peran lintas direktorat ini. Guru Besar Psikologi Pendidikan tersebut menilai distribusi kewenangan ini membuat pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi lebih fokus dan terarah.

Baca Juga  Polres Pamekasan Berhasil Amankan 13 Tersangka Narkoba Serta Amankan Ribuan Botol Miras

“Perubahan regulasi ini saya kira sebenarnya berita gembira, artinya Kementerian Agama memberikan perhatian khusus kepada pendidikan vokasi dan juga inklusi—tidak hanya diurus oleh satu direktorat, tetapi oleh tiga direktorat. Harapannya, kita bisa lebih fokus dan lebih baik lagi dalam melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Secara teknis, Kasubdit Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Vokasi, Inklusi, dan Layanan Khusus, Anis Masykhur, merinci bahwa pemekaran ini dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik di lapangan. Pembagian ke tiga direktorat memastikan aspek kurikulum dan penerimaan murid, kesiapan infrastruktur madrasah, hingga peningkatan kompetensi pendidik ditangani oleh unit yang tepat agar layanan inklusi tidak berhenti pada tataran administratif.

Perluasan struktur ini juga menjadi jawaban atas jeda regulasi selama 21 tahun sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pendidikan inklusif hingga lahirnya PMA Nomor 1 Tahun 2024.

Baca Juga  Khofifah Salurkan Bansos Rp5,8 Miliar untuk Warga Gresik, Ingatkan Jangan Dipakai Judi Online

Akses Tanpa Diskriminasi

Di tingkat daerah, keterbatasan jumlah satuan pendidikan khusus seperti Madrasah Luar Biasa (MLB) atau Sekolah Luar Biasa (SLB) di tiap kabupaten/kota menjadikan madrasah reguler sebagai penopang utama akses pendidikan. Karena itu, Nyayu menegaskan prinsip keterbukaan madrasah terhadap seluruh anak bangsa tidak bisa ditawar.

“Pada prinsipnya, harusnya semua madrasah itu inklusi. Tidak boleh ada madrasah yang menolak peserta didik untuk diterima hanya karena anak tersebut memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus.”

Pesan mengenai akses tanpa diskriminasi ini relevan dengan kondisi di NTB, di mana mayoritas madrasah berstatus swasta dan masih terus berupaya membenahi fasilitas fisiknya. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Nasrullah, mengakui bahwa keterbatasan sarana prasarana kerap memunculkan keraguan di tingkat satuan pendidikan dalam menerima murid berkebutuhan khusus.

Baca Juga  Padepokan Komisariat PSHT Eks-SMAKEM Lamongan Pusat Madiun Sukses Gelar Tes Kenaikan Sabuk Hijau ke Putih

Namun, mengutip arahan Direktur KKM, Nasrullah menegaskan bahwa ukuran mutu madrasah tidak ditentukan oleh kemegahan bangunan semata, melainkan kualitas interaksi pembelajaran di kelas.

“Bukan madrasah yang megah dan mewah sarana prasarananya yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah pendidikan di madrasah, akan tetapi bagaimana tingkat proses belajar mengajarnya yang lebih efektif, aktif, dan inovatif sehingga menghasilkan lulusan madrasah yang berkualitas.”

Forum yang melibatkan jajaran Kanwil Kemenag NTB, para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penmad) se-NTB, Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), serta Forum Pendidikan Madrasah Inklusi (FPMI) ini turut memetakan langkah teknis hingga tingkat satuan pendidikan. Fokus pembahasan diarahkan pada penyiapan fungsi layanan, pembentukan struktur penyelenggara pendidikan inklusi, serta penyesuaian petunjuk teknis penerimaan murid baru agar ramah dan aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus.(***)

 

News Feed