oleh

PPK Harus Jadi Pendorong Perilaku Imparsialitas PNS

Oleh : Drs. Pudjo Sigit Sularso

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diharapkan dapat mendorong terciptanya perilaku imparsialitas PNS di lingkungannya yang dimanifestasikan tidak hanya dalam momentum politik seperti Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember mendatang saja, namun juga dalam hal pelayanan publik, pengambilan dan implementasi kebijakan serta manajemen PNS.

Peran PPK tentu bisa melayani dan mempersatukan para PNS yang berada di lingkungannya, terutama dalam hal mengantisipasi dinamika perkembangan global, termasuk dampak dalam menghadapi pandemi Covid-19 harus bisa menekankan tiga hal, yakni Build digital capabilities, develop competences, dan improve professionalism, sehingga para PNS dapat fokus dalam pelayanan publik.

Momentum politik seperti Pilkada bulan Desember, sudah harus menjadi momen untuk mengikatkan kinerja seorang PNS/ASN kepada birokrasi, maka dia harus loyal terhadap janjinya, loyal kepada publik, dan loyal melayani masyarakat tanpa melihat latar belakang politiknya.

Selain itu, mereka harus selalu menjaga netralitas, karena PNS/ASN banyak dipayungi oleh regulasi, menjaga sikap netral dan impartial dalam bekerja. Sikap netral atau impartial itu hukumnya wajib bagi PNS, sedang tugas utamanya adalah pelayanan publik.

Pelanggaran PNS/ASN masih terus terjadi hingga saat ini menjelang 15 hari pencoblosan, sudah ada 850 lebih PNS/ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran, bahkan sudah diprediksi pelanggaran netralitas PNS/ASN akan meningkat dalam masa kampanye di berbagai daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Pejabat pemenang Pilkada diharapkan tidak memilih berdasarkan kedekatan politik namun kepatutan kinerja dan kompetensi yang harus diutamakan, sebab bila hanya berdasarkan kedekatan politik justru akan berdampak membahayakan kinerja di pemerintahan.

Urgensinya penegakan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan asas netralitas  PNS/ASN agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk itu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus merekomendasikan pemberian sanksi bila ada PNS/ASN yang melanggar norma regulasi yang telah diberikan.

PPK harus memberikan secara adil dan tidak boleh memihak, tentu hal ini akan terjadi perubahan ketika tercipta PNS/ASN yang profesional dalam melaksanakan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.

PPK bisa menciptakan PNS yang ptofesional bila pengisian atau pimpinan organisasi perangkat daerah berkompeten, mereka harus bisa membimbing dan mewujudkan PNS yang baik, meningkatkan kinerja pemerintah sehingga masyarakat terlayani dengan semakin baik.

Pemerintah daerah tentunya sudah harus bisa mendorong sistem suksesi dengan metode manajemen talenta, sehingga tidak ada lagi politisasi dalam birokrasi.

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan atau kondisi kecacatan.

Peran PPK dalam UU 5 tahun 2014 diharapkan bisa mengembangkan peran ASN dalam organisasi perangkat daerah, sehingga bisa melahirkan, mencetak, memelihara, sekaligus juga bisa mengembangkan para PNS/ASN berada dalam organisasi agar bisa memberikan kontribusi yang besar kepada induk organisasinya dan diharapkan setiap individu ASN dapat ikut bisa berkembang kinerjanya.

*Penulis adalah mantan PNS / Dewan Redaksi optimistv.co.id

News Feed