FOTO : Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi
.
JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik adanya usulan pengadaan rumah sakit (RS) khusus pejabat menuai kritikan.Hal ini, dianggap kurang pas dan tidak berpihak pada masyarakat.
.
” Malah nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat,” kata Nurhadi, dihubungi jybmedia.com, Kamis (8/7/2021).
.
Politikus Partai NasDem yang identik mengenakan ikat kepala ini menilai, pengadaan RS khusus pejabat negara dirasa tak perlu. Sebab, selama ini mereka sudah mendapatkan fasilitas dari negara.
.
“Jadi, saat ini saya nilai tidak urgent keberadaan rumah sakit khusus pejabat,” ungkapnya.
.
Nurhadi sangat menyayangkan usulan tersebut. Apalagi, disampaikan pada kondisi seperti saat ini.
.
Dia mengatakan, gelombang penyebaran Covid-19 saat ini sangat menakutkan. Bahkan, membuat mayoritas fasilitas kesehatan yang ada di zona merah kewalahan menangani pasien.
.
“Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini,” tegas Nurhadi
.
Sekadar diketahui, pembangunan RS khusus pejabat negara diusulkan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw. Sebab, banyak pejabat, khususnya anggota DPR, yang kesulitan mendapatkan fasilitas perawatan saat terpapar virus korona.
.
“Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara,” kata Rosaline dalam sebuah diskusi daring, Rabu, 7 Juli 2021.
.
Rosaline mengaku, kesulitan mencari fasilitas kesehatan (faskes) Covid-19 untuk legislator Fraksi PAN, John Siffy Mirin. Dia bahkan sempat meminta rekannya, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, mencari tempat perawatan.
.
” Semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. Itu sampai segitunya,” kata dia.
” Malah nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat,” kata Nurhadi, dihubungi jybmedia.com, Kamis (8/7/2021).
.
Politikus Partai NasDem yang identik mengenakan ikat kepala ini menilai, pengadaan RS khusus pejabat negara dirasa tak perlu. Sebab, selama ini mereka sudah mendapatkan fasilitas dari negara.
.
“Jadi, saat ini saya nilai tidak urgent keberadaan rumah sakit khusus pejabat,” ungkapnya.
.
Nurhadi sangat menyayangkan usulan tersebut. Apalagi, disampaikan pada kondisi seperti saat ini.
.
Dia mengatakan, gelombang penyebaran Covid-19 saat ini sangat menakutkan. Bahkan, membuat mayoritas fasilitas kesehatan yang ada di zona merah kewalahan menangani pasien.
.
“Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini,” tegas Nurhadi
.
Sekadar diketahui, pembangunan RS khusus pejabat negara diusulkan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw. Sebab, banyak pejabat, khususnya anggota DPR, yang kesulitan mendapatkan fasilitas perawatan saat terpapar virus korona.
.
“Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara,” kata Rosaline dalam sebuah diskusi daring, Rabu, 7 Juli 2021.
.
Rosaline mengaku, kesulitan mencari fasilitas kesehatan (faskes) Covid-19 untuk legislator Fraksi PAN, John Siffy Mirin. Dia bahkan sempat meminta rekannya, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, mencari tempat perawatan.
.
” Semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. Itu sampai segitunya,” kata dia.
Tak hanya John, Rosaline mengaku mengurus kebutuhan fasilitas kesehatan untuk sejumlah anggota DPR yang sedang sakit. Hal itu dilakukannya sambil mengikuti webinar.
.
“Beberapa teman-teman DPR yang sekarang tidak dapat ruangan dan di lantai di RS. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk. Jadi sambil webinar saya ngurus-ngurus itu,” katanya.(*/mdc/red)
