Magetan | jatim.siberindo.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan resmi menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2025. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Gedung DPRD Magetan, pada Kamis (7/5/2026).
Rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi mendalam legislatif terhadap kinerja eksekutif selama satu tahun anggaran. Tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan program pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pembahasan Panitia Khusus (Pansus), realisasi PAD Magetan tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan angka Rp380,5 miliar, melampaui target awal sebesar Rp354,9 miliar.
Meski melampaui target, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan untuk tidak berpuas diri. Legislatif meminta Pemkab lebih progresif dalam memetakan potensi riil daerah.
”Kita mendorong penyusunan target PAD berbasis potensi nyata agar kemandirian fiskal Magetan semakin kuat di masa depan,” tegas Suyatno, Plt Ketua DPRD Magetan.
Selain masalah anggaran, sektor pariwisata tak luput dari evaluasi. Sebagai sektor unggulan, DPRD menekankan perlunya pengelolaan wisata yang lebih modern dan profesional. Beberapa poin rekomendasi spesifik ini meliputi, penerapan sistem e-ticketing untuk transparansi retribusi, peningkatan fasilitas publik dan penguatan sistem keamanan di kawasan wisata, dan penataan ulang sistem parkir agar lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan.
Suyatno menjelaskan bahwa rekomendasi ini adalah “peta jalan” bagi Pemkab untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Ia berharap Bupati dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menindaklanjuti poin-poin tersebut dengan serius.
“Agenda hari ini adalah bentuk komitmen bersama. Ada hal-hal yang sudah baik, namun ada juga yang belum memenuhi target. Harapan kita, rekomendasi ini ditaati dan diselesaikan pada tahun-tahun mendatang demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Magetan, Sekretaris Daerah, unsur pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, serta jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Magetan. Dengan diserahkannya rekomendasi ini, DPRD memastikan akan terus mengawal implementasinya di lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan. (Rend)
