Madiun – DPRD Kota Madiun adakan rapat paripurna terkait dengan 3 rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD. Adapun raperda tersebut diantaranya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, Perlindungan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Jasa Konstruksi.
Dalam sesi wawancara, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS menjelaskan detail mengenai masing-masing tujuan dibentuknya raperda. Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pelaku usaha pangan. Serta diharapkan dapat mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar.
“Jadi raperda ketahanan pangan, khususnya di pandemi ini kita buka lahan tidur,” ujarnya di ruang konferensi pers pada Senin (21/09/2020) dikutip dari Lenteratiday.com.
Andi juga menjelaskan, raperda perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ditujukan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif dan melindungi hasil kreatifitas pelaku ekonomi kreatif. Harapan lainnya, adanya perluasan lapangan kerja yang berpihak pada sumber ekonomi lokal.
“Maksud dari perda ekonomi kreatif ini adalah memberikan perlindungan pada pelaku ekonomi kreatif untuk berkreasi pada hal-hal khusus dan nanti kita melindunginya. Termasuk kaitannya hak cipta. Supaya mereka bisa dapat berkreasi lagi dan tanpa takut hasil kreasinya diambil orang lain,” terangnya.
Pada penjelasan raperda terakhir yakni terkait usaha konstruksi dijutukan adanya ketertiban pada jasa konstruksi. Yakni jaminan adanya kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia Jasa.
“Untuk jasa konstruksi kita cukup sinkronisasi terkait dengan penggunaan perijinan di oss nya saja,” ungkap Andi.
“DPRD, di tahun 2019 kemarin kita melihat 3 hal ini penting dan di tahun 2020 ditengah pandemi kita lihat terkait sekali. Makanya itu kita selesaikan segera. Kita punya PR di 2020 ini,” pungkasnya. (Ger)
