oleh

Fraksi PPP Bantah, Pemkab Bondowoso Lakukan Diskriminatif pada Madin

Bondowoso, SIBERINDO.CO – Dalam Perubahan APBD tahun 2021, pemerintah daerah kabuten Bondowoso mengajukan rancangan pengurangan alokasi BOSDA MADIN yang asalnya dialokasikan 6 bulan menjadi dua bulan. Dengan rincian 964.800.000 per bulannya.

Ketua fraksi PPP di DPRD bondowoso, Barri Sahlawi Zain mengatakan, rancangan tersebut masih akan dibahas di DPRD bersama beberapa unsur perangkat daerah terkait.

“Kendati demikian, pemerintah daerah masih tetap berusaha keras akan mengembalikan atau setidaknya pengurangannya tidak sampai 4 bulan,” kata Sahlawi, Senin (27/9/2021)

Baca Juga  Disdukcapil Lamongan Jemput Bola Perekaman KTP-el Usia 16-21 Tahun di Pucuk

Mantan aktivis PMII itu mengungkapkan, Pengurangan Bosda Madin diantaranya, disebabkan  karena terjadinya refocusing (penggeseran) anggaran untuk penanganan covid 19, dan pelaksanaan pilkades serentak tahun 2021 di Bondowoso.

Pihaknya juga membantah terkait berita, dimana pemerintah daerah dinilai diskriminatif terhadap madrasah diniyah, dengan naiknya penerimaan BOS bagi sekolah negeri.

“Itu tidak benar, sebab kenaikan BOS itu kewenangan pusat. Sedang pemerintah daerah tidak ikut mengatur,” jelas Sahlawi.

Baca Juga  Gempur Rokok Ilegal, Petugas Temukan 3 Bungkus Rokok Tanpa Peruntukannya

Menurut dia, dana BOS langsung masuk ke rekening lembaga sekolah masing-masing. Anggaran siswa SD pertahunnya sebesar 900 ribu, kemudian naik menjadi 940 ribu, dan siswa smp 1,1 juta naik menjadi 1.160.000 per tahun.

Lebih lanjut Sahlawi memaparkan, dalam pembahasan rapat kerja (raker) antara komisi IV dengan OPD terkait pada minggu  (26/9) kemarin, telah disepakati agar Bosda Madin di pertahankan, setidaknya pengurangannya tidak sampai empat bulan.

“Namun, ini  masih nunggu persetujuan di banggar (badan anggaran DPRD), Biar diperkuat dan dicarikan solusi yang tepat dan aman, tidak mengganggu program prioritas yang lain saat rapat banggar dengan tim anggaran nanti,” imbuhnya.

Baca Juga  Polsek Tikung Gencarkan Patroli Presisi, Antisipasi Bencana di Musim Hujan

Dia menjelaskan, anggaran Bosda Madin per bulan sebesar 964.800.000, kalau 6 bulan berarti dibutuhkan dana sebesar 5.7M. Sedangkan dana yang tersedia baru 1,9M.

“Kami berharap eksekutif dan legislatif bekerjasama  mencari solusi ditengah kesulitan anggaran ini, untuk kemaslahatan ummat,” pungkasnya(*/ubay)

News Feed