LAMONGAN – Guna mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah Lamongan dalam percepatan pembangunan, desa diberikan bantuan berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 107 Miliar.
Bantuan ini diberikan kepada desa berupa sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamongan yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah di desa tersebut.
.
Kepala Bidang Pengelola Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa Dinas PMD Kabupaten Lamongan Hari Suryantoro Putro mengungkapkan, bantuan keuangan khusus kepada seluruh desa ini mendasar pada usulan pemerintah desa atau usulan perangkat daerah.
” Dalam jenisnya BKK tidak masuk dalam kategori Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Hari Suryantoro Putro, Rabu (24/03).
Dia menuturkan, jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sesuai dengan kewenangan desa, meliputi berbagai pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa.
.
” Dinas PMD Lamongan telah mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan BKKPD tahun ini yang diberikan kepada desa melalui media zoom meeting yang menghadirkan langsung narasumber dari Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan Ibu Laily Indayati,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, PMD Lamongan juga sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyaluran dana kegiatan BKKPD ini sudah memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan juga persayaratannya.
” Secara rinci sudah saya jelaskan, kunci penting untuk tumbuh kembangnya perekonomian di Indonesia adalah dengan melakukan percepatan pembangunan di sektor pedesaan,” tandasnya.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Hari itu mengatakan, tahun 2021 ini BKKPD diberikan untuk 1074 titik di seluruh desa yang ada di kabupaten Lamongan dengan anggaran dana kurang lebih Rp 107 Miliar.
” Bantuan keuangan tersebut fokus terhadap pembangunan sarana prasarana infrastruktur di desa, untuk percepatan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
(Ard)
