Oleh: H. Samiadji Makin Rahmat, SH, MH, Ketua SMSI Jatim
(Wapimred/ Penanggung Jawab WartaTransparansi.com)
Aroma persaingan menjelang pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup dan Cawabup) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten dan Kota, di Jawa Timur mulai merebak. Setidaknya, berbasis mayoritas pemilih Nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama), tentu rujukan untuk merebut suara, merapat ke kalangan ulama (kiai), termasuk Kabupaten Sidoarjo.
Dari deretan calon yang getol memasang banner, spanduk dan baliho serta melakukan konsolidasi mulai mengerucut pada empat Cabup, yaitu H. Achmad Amir Aslichin (Anggota DPRD Jatim dari PKB), Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS, politisi Gerindra , mantan anggota Komisi III DPR), H. Ahmad Muhdlor Agus Ali Masyhuri (putra Gus Ali, ulama NU), dan Kelana Aprilianto (mantan Ketua Hanura Jatim).
Sedang nama lain yang mencari terobosan, H. Ahmad Nur Syaifuddin, SH (Wabup Sidoarjo), Dr. H. Bahrul Amiq (Kadishub LLAJ Sidoarjo), H. Agung Sudiyono (aktivis LSM), H. Haris (politisi PAN), Hj. Tri Susilowati, SH, MKn, dan Ning Lia.
Sebetulnya, ada beberapa nama yang ikut nebeng pasang baliho dan spanduk. Tapi, konstalasi yang terbangun belum seiring dengan kemampuan logistik, lobi, dan usaha menggandeng parpol untuk mendapatkan tiket melenggang ke bursa Cabup. Sulamun Hadi Nurwawan alias Gus Wawan, mantan Ketua DPRD Sidoarjo dari PKB yang awalnya mengebu-ngebu, ternyata masih gamang, baik maju sebagai Cabup atau Cawabup. Padahal, sebagai generasi milineal peluang untuk bersaing sangat terbuka lebar.
Agung Sudiyono, begitu yakin maju Cabup lewat jalur independen. Bahkan, sempat melakukan lobi ke beberapa tokoh masyarakat, ulama, kiai NU dan struktur di Wilayah dan PBNU. Terakhir, meredup dengan alasan belum menemukan pendamping (cawabup) yang bisa sejalan.
Cak Nur – panggilan Wabup Sidoarjo, yang digadang-gadang sebagai penerus Saiful Ilah, ternyata dengan pertimbangan finansial malah lebih sreg mengajak Mimik Idayana (anggota DPRD dari Gerindra , istri dari Rachmat Muhajirin anggota Komisi III DPR F-Gerindra ).
Yang awalnya tiarap, mulai berani tampil dengan percaya diri bakal mendapat rekom dari PKB. Sayangnya, upaya tersebut mulai ‘tercium’ adanya gelagat tidak sehat. Bagaimana pun, pengaruh Bupati Sidoarjo non aktif, H. Saiful Ilah, SH, MHum selaku Ketua DPC PKB Sidoarjo masih sangat mengakar di level bawah.
Kalau pun ada persaingan untuk merebut rekom PKB, adalah Gus Muhdlor, putra Romo Kiai Ali Masyhuri. Gus Muhdor pun yang yakin dapat tiket dari PKB mulai mengatur strategi baru dan tetap siap bersaing di Pilkada Sidoarjo.
Sedang Bahrul Amig yang digadang-gadang dari unsur birokrasi bisa mendapatkan rekom dari PDI-P hingga tulisan ini terbit, belum ada tanda-tanda. Sebaliknya, PDI-P informasinya bakal berkabolarasi mencari jago yang pantas menduduki kursi W-1 dan W-2 di Sidoarjo. Bisa jadi, PDI-P maju dengan merekomendasikan kepada Bahrul Amiq, tentu tidak cuma-cuma. setidaknya, menyelesaikan kelengkapan administrasi dan mahar politik.
Kalkulasi politik, rekom dari PKB yang bisa mencalonkan sendiri dan sepakat memilih kader internal, menjatuhkan pilihan kepada pasangan Mas-Iin dan Bu Hj. Ainun Jariyah (kader PKB) nilai plus Selaku Ketua PC Muslimat Sidoarjo.
Calon lain, penggabungan parpol, BHS selain dapat rekom dari Gerindra (7 kursi), konon ikut merapat PAN (5) dan PKS (4), sayangnya masih alot untuk menentukan cawabup. Begitu pula Gus Muhdlor yang sudah sreg bergandengan dengan H. Subandi (PKB), baru dapat kucuran kursi dari NasDem (2), PPP (1) Demokrat (2), tinggal melobi PDI-P (9). Sementara Kelana baru merapat ke Golkar (4), juga melobi PAN dan PKS.
Menjelang pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo, kemungkinan jumlah peserta, secara normatif 3 pasangan. Tentu dalam kalkulasi politik, semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk, pemenuhan persyaratan dan mahar politik yang bakal sulit dihindari.
Kembali kepada perjuangan panjang untuk menggalang massa dan berebut suara yang paling menentukan di bilik suara, pada 9 Desember 2020 mendatang. Siapa yang paling pantas untuk mengemban amanah sebagai Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo? Wallahu a’lam bish-showab.
Setidaknya, peran riil ulama dan mayoritas masyarakat Sidoarjo yang nahdliyin menjadi primadona untuk mendulang suara. Tentu pengaruh ulama ikut menentukan. Dalam catatan penulis, mulai awal tahun 2020, sebelum wabah virus corona atau Covid-19 merebak, para kandidat sudah menularkan virus dukungan. Baik melalui silaturrahmi ke pondok, anjangsana ke kantor organisasi, seperti PCNU atau menemui pengurus yang punya pengaruh kuat di struktural.
Selentingan sudah merebak, saat PCNU mencanangkan pembangunan Masjid Hasyim Asy’ari sebagai pusat perjuangan Nahdliyin dan Islamic Centre Islam Nusantara, beberapa kandidat sudah ikut merapat bersama tim dan memberikan partisipasi. Setidaknya, mas Iin sudah menyanggupi dana Rp 1 miliar, Anik Maslachah (anggota DPRD Jatim) bisa menjadi calon alternatif menyumbang Rp 1,5 miliar. Terakhir, BHS melalui timnya memberikan bantuan untuk Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) dan Masjid Hasyim Asy’ari kisaran ratusan juta.
Konon, beberapa ulama kharismatik yang punya pondok dan berada di tatanan struktural masuk radar untuk ikut membangun citra. Kabar tersebut juga tercium ulama (kiai) kultural yang selama ini hanya ada di balik dampar mengaji dengan santri.
Peluang mencari jalan pintas dan saling memanfaatkan menjadi kombinasi kongkrit bila politik menjadi obyek, apalagi Pilkada. Rekaman, video, dan foto para kandidat menyebar propaganda memperoleh lampu hijau untuk menjadi umaro (pemimpin pemerintahan) di Sidoarjo.
Gelagat ini terendus, karena tokoh pemuda yang biasanya tampil ala kadarnya, bersarung, mulai tampil perlente. Maskulin. Memakai celana, baju lengan panjang dan bersepatu. Uniknya, sambil membawa tas slempang ikut mengenalkan figur yang telah mengontrak atau sebagai tim sukses. Hebatnya, mereka sudah menyusup ke tempat ibadah, ikut jamaah dan memberikan sinyal awal.
PCNU Sidoarjo sendiri secara kelembagaan memang tetap pada komitmen kembali ke Khittah, NU secara organisasi tidak terjun ke politik. Tapi, untuk pergulatan Pilkada Sidoarjo, dari aspirasi Majelis Wakil Cabang (MWC) dan badan otonom mulai IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, dan Muslimat condong bahwa dukungan maksimal harus diberikan kepada Cabup-Cawabup yang mendapatkan rekom PKB.
Ini memang fakta tak terbantahkan sebagaimana disampaikan Ketua PCNU Sidoarjo KH. Maskoen, MHi. Perolehan 16 kursi di Pemilu 2019, memposisikan PKB tetap mendominasi suara dan memang karakter pemilih Sidoarjo mayoritas nahdliyin. Beberapa kader di Gerindra , PDI-P, Golkar, dan PAN yang berafiliasi ke Muhammadiyah, ternyata basis suara masih dominan dari warga NU. Mereka (pemilih) melihat figur, bukan partai.
Fakta ini, juga patut digodok dalam perhitungan suara. Hasil sinkronisasi data oleh KPU Sidoarjo hingga Maret 2020, tercatat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada 1.476.949 yang berhak menyalurkan suara. Ada penambahan 79.379 dari total DPT Pileg 2019.
Maka, “pertempuran” perebutan suara dari figur Gus Ali selaku pemangku Ponpes Progresif Bumi Sholawat dengan ribuan walisantri dan puluhan ribu jamaah, bisa menjadi tim sukses dan pendulang suara untuk menggerogoti suara resmi dari calon PKB berbasis nahdliyin.
Gus Ali, juga pasti menggalang dukungan dari kolega kiai kultural untuk menggebrak dominasi kiai struktural yang daya magnet di mata santri agak meredup. Siapa pun tahu Gus Ali sebagai singa podium sanggup menghipnotis jamaah. Pengajian Senin malam yang diliput TV-9 menjadi iklan gratis mengampanyekan Gus Muhdlor.
Sebaliknya, Kedigdayaan Kiai NU yang ada di structural juga patut diperhitungkan. Selain, manajerial PCNU Sidoarjo yang dua kali berturut-turut meraiah NU Award Jawa Timur, termasuk dominasi Muslimad dan Ansor menjadi mesin penggerak sangat dinamis. Apalagi, kader-kader potensial, Rizza Ali Faizin, Ketua GP Ansor sendiri, Hj. Ainun Jariyah, Ketua PC Muslimat, Muhammad Rojik, Ketua Garda Bangsa Sidoarjo, masih bertengger di DPRD FKB Sidoarjo.
Semua bisa jadi sepakat, dari Pilkada serentak di Jawa Timur yang melibatkan 19 Kabupaten/ Kota, Sidoarjo (termasuk Surabaya, Malang Raya, Jember dan Gresik) menjadi pertaruhan gensi. Hampir semua kandidat punya hubungan ‘mesra’ dengan ulama atau kiai berpengaruh.
Catatan lain, bila kondisi Covid-19 belum mereda, dengan perhitungan mengikuti protokol kesehatan, selain menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah personel, juga finansial, jangan sampai berbuah sia-sia. Bagaimana demokrasi harus dibangun dengan nilai-nilai jujur dan adil (Jurdil). Pelajaran berharga, kita harus bermasker agar tidak gampang bersuara lantang tanpa makna, dibiasakan cuci tangan supaya tidak asal tulis dan membuat kebijakan serampangan.
Jaga jarak (fisical/ social distancing) yang menjadi protap bukanlah penghalang untuk kembali menyatukan dalam kebersamaan dan gotong royong membangun bangsa. Bagaimana pun ulama, kiai dan tokoh masyarakat adalah komponen, puzzle yang harus tersusun rapi menyatuh dengan umat bagian dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari Pilkada Sidoarjo untuk Nusantara. Merdeka!. (makin rahmat)
