Magetan | jatim.siberindo.co – Di tengah bayang-bayang krisis pengelolaan limbah, Kabupaten Magetan berhasil mencatatkan prestasi mengejutkan pada ajang Adipura 2026. Magetan dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan kategori Kota Bersertifikat (Menuju Kota Bersih) oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Pencapaian ini tergolong anomali sekaligus prestasi besar. Pasalnya, tim penilai nasional menerapkan standar yang sangat ketat atau “pedas” tahun ini. Dari 345 kabupaten/kota yang dievaluasi, tidak ada satu pun daerah yang berhasil meraih predikat tertinggi (Adipura Kencana maupun Adipura). Magetan menyelinap masuk dalam kelompok elit 35 daerah terbaik, sementara ratusan daerah lainnya terpuruk di kategori “Kotor” hingga “Sangat Kotor”.
Kemenangan Magetan bertumpu pada efektivitas operasional di akar rumput. Meskipun dihantam status darurat sampah, dua poin krusial menjadi penyelamat skor Magetan. Yakni, metode Controlled Landfill (Pengurugan berkala di TPA yang tetap konsisten), dan operasi senyap pasukan kuning.
Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, menegaskan bahwa, penghargaan ini adalah dedikasi untuk para pejuang kebersihan atau Yellow Force. “Ini bukti kerja keras di tengah kondisi darurat sampah. Namun, ini juga momentum untuk memperkuat Gerakan Pilah Sampah dari Rumah,” ungkapnya.
Meski meraih penghargaan, Magetan tidak boleh terlena. Di balik sertifikat “Menuju Kota Bersih”, tersimpan sederet pekerjaan rumah (PR) yang sangat mendesak. Berdasarkan data teknis, kondisi lapangan Magetan sebenarnya sedang berada di titik kritis, diantaranya TPA Milangasri “Lumpuh” atau mencapai batas maksimal (penuh). Infrastruktur baru belum rampung, belum memiliki UPTD khusus yang fokus menangani sampah secara mandiri, serta alokasi dana pengelolaan lingkungan masih di bawah standar ideal 3% dari APBD.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Magetan, Saif Muchlissun, mengakui bahwa Adipura kali ini adalah “kompas” untuk perbaikan. “Target jangka pendek adalah mempercepat pembentukan UPTD dan mengamankan solusi lahan TPA baru agar kategori “Menuju Kota Bersih” bisa naik menjadi “Kota Bersih” sepenuhnya di tahun mendatang,” tandasnya.
Penghargaan ini adalah validasi atas manajemen konflik sampah di tingkat lapangan. Namun, jika masalah fundamental seperti overkapasitas TPA dan minimnya anggaran tidak segera diselesaikan, prestasi ini berisiko menjadi sekadar seremonial di tengah tumpukan sampah yang kian menggunung. (Rend)
