SURABAYA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Timur menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid -19 di Surabaya. Temuan tersebut antara lain realisasi vaksin kepada sasaran jauh dari target yang telah ditetapkan.
Sarana penunjang internet pada fasilitas kesehatan penyelenggara memiliki kecepatan yang rendah, sehingga kerap bermasalah saat melakuan pencatatan melalui aplikasi yang tersedia, dan beberapa temuan tambahan pada sarana penunjang lainnya.
Koordinator Pemantauan Vaksin Covid-19 Asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jatim, Achmad Azmi Musyadad mengatakan, untuk tingkat realisasi pelaksanaan vaksin yang rendah, Ombudsman Jatim telah mengantongi penyebabnya.
Menurutnya, salah satunya yang paling mencolok adalah keengganan calon penerima vaksin menginformasikan penyebab ketidakhadirannya pada fasilitas kesehatan.
” Penyebab lainnya adalah kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar asisten ORI Jatim Achmad Azmi, Jumat (29/01).
Yang tak kalah penting, kata dia, adalah kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara. Karena beberapa diantara data yang masuk, terdapat calon penerima vaksin yang merupakan penyintas, bahkan beberapa lainnya ditemukan telah melakukan vaksinasi di tempat lain.
Selain itu, ORI Jatim juga menemukan sarana penunjang di beberapa fasilitas kesehatan yang meliputi ruang tunggu calon penerima vaksin dan pasca menerima vaksin ditemukan dalam keadaan terbatas.
Beberapa diantara fasilitas kesehatan juga melakukan penggabungan dan jumlah kursi di ruang tunggu sangat sedikit. Keadaan itu jelas menganggu pelaksanaan vaksinasi di Surabaya.
” Temuan tersebut diperoleh Ombudsman Jawa Timur melalui sidak ke beberapa fasilitas kesehatan penyelenggara di kota Surabaya hari Kamis (28/1/201) kemarin,” ucapnya.
Sidak ini dilakukan di sepuluh fasilitas kesehatan, antara lain satu rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya, sementara sembilan lainnya di Puskesmas Kota Surabaya.
” Terhadap temuan-temuan itu, Ombudsman Jawa Timur meminta agar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan beberapa organisasi profesi tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi dan mendorong tingkat kehadiran tenaga kesehatan sebagai kelompok sasaran penerima vaksin agar berbondong-bondong hadir ke fasilitas kesehatan,” tandasnya.
Ombudsman juga meminta dilakukan perbaikan dengan menambah bandwith internet di masing-masing fasilitas kesehatan agar memudahkan pelaksana dalam melakukan pembaruan data melalui aplikasi yang tersedia, termasuk memperbaiki sarana penunjang berupa ruang tunggu yang lebih memadai.
” Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur berharap bahwa dalam beberapa hari kedepan sudah ada perbaikan dan sinkronisasi terhadap data calon penerima vaksin, agar penerima vaksin dapat terpantau dengan baik dan terpadu,” imbuh dia. (Ard)
