FOTO : Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI saat bertanya kepada Kepala BP2MI, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (24/5)
.
Penulis : Heksa
.
JAKARTA- Muncul pertanyaan, adanya perbedaan yang sangat mencolok antara jaminan sosial (Jamsos) yang diberikan oleh konsorsium TKI dengan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
.
“Kebetulan saya asli Blitar yang merupakan salah satu pemasok PMI terbesar di Jawa Timur, yang setiap tahunnya ada sekitar 4.000. Dengan usulan Bapak terkait langkah perbaikan terhadap jaminan sosial PMI, yang pertama memberikan usulan untuk memperbaiki Permenaker No. 18 Tahun 2018, kemudian mendorong revisi UU No. 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial khususnya terkait dengan perlindungan jamsos bagi PMI” tanya Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI kepada Kepala BP2MI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (24/5)
.
” Nah, apakah nanti Bapak mengupayakan jaminan sosial itu dikembalikan seperti semula, yaitu meliputi 13 resiko yang ditanggung? Karena BPJS Ketenagakerjaan hanya menanggung 10 resiko. Atau mungkin, akan ada penambahan resiko yang akan ditanggung?,” imbuh Nurhadi.
.
Lebih jauh, Anggota DPR RI Fraksi NasDem tersebut juga menyayangkan, kenapa pemerintah membiarkan kegaduhan berita terkait kedatangan TKA dari China.
.
“Saya berpandangan bahwa jika melihat dari profil perusahaan yang ada di Konawe Sulawesi Tenggara, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) itu kan memang perusahaan milik China dan perusahaan itu berinvestasi di Indonesia. Data yang saya baca, PT VDNI ini mendapatkan suntikan dari China First Heavy Industries itu sebesar 86 T investasi di Indonesia. Jadi menurut saya itu wajar kalau mereka mendatangkan TKA dari China,” urai Nurhadi.
.
Kendati demikian kata Nurhadi, harus ada keterbukaan.Dimana, ada sekian persen penyerapan tenaga kerja lokal. PT VDNI ini menguasai 2.253 hektar lahan yang ada di Kabupaten Konawe. Jadi, ini merupakan pabrik peleburan biji tambang nikel terbesar di Indonesia.
.
” Kalau kita lihat perusahan BUMN kita, misalnya PT WIKA yang mengerjakan proyek besar di Taiwan, di Afrika, dan Negara Asia lainnya. PT WIKA, juga memboyong tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri. Jadi menurut saya ini adil, tapi saya sangat menyayangkan kenapa Pemerintah membiarkan kegaduhan berita yang terjadi.” ucapnya.
.
Nurhadi menilai, statement Menteri Ketenagakerjaan juga standar-standar saja.
.
“Ibu Menteri menyampaikan, bahwa akan ada penyerapan tenaga lokal. Menurut saya, Ibu Menteri sampaikan saja bahwa sebenarnya negara kita juga diuntungkan dengan adanya PT VDNI ini ” harapnya.
.
“Komunikasi antar kementerian juga perlu diperbaik. Karena, bersamaan dengan kedatangan TKA dan dilarangnya mudik, juga menjadi berita panas. Saya kira, jika ada komunikasi yang baik antara Kementerian dengan stakeholder, saya kira kedatangan TKA bisa diundur satu atau dua bulan setelah hari raya,” pungkas Nurhadi.(hek/jyb)
