Jatim Siberindo, Surabaya – Beredarnya berita Calon Walikota Surabaya Eri Cahyadi janjikan penambahan intensif RT senilai Rp 1 juta/bulan saat menghadiri acara peresmian posko pemenangan di Tambak Asri, Surabaya. Sabtu (12/9/2020), ditanggapi ketua RT01/RW02 Kelurahan Menanggal Aan Ainur Rofik.
“Sebaiknya calon Walikota Eri Cahyadi tidak dagangan soal stimulan intensif RT. Nominal 1 juta perbulan untuk RT tidak akan ada artinya, sebab apalah artinya nominal segitu, apalagi jika ada lomba SSC (Surabaya Smart City) kita masih tekor banyak,” tandas Aan Ainur Rofik seperti diberitakan Beritabangsa.com, Senin (14/9/2020).
Selain itu, Eri yang juga menyinggung soal data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tidak sinkron antara data Dinas Sosial Surabaya dengan data RT/RW, ditanggapi balik oleh Aan, harusnya Eri Cahyadi yang kemarin ada di Bappeko bisa mensinergikan antara data RT/RW dan Dinsos.
“Sementara data MBR ini tidak adil dan tidak semua boleh tahu, yang tahu hanya ketua RW, sedangkan RT tidak tahu siapa saja warganya yang didata dan sudah masuk di MBR. Di RT 01 RW 2 Menanggal misalnya, warga saya tidak semua yang berpenghasilan rendah masuk, malahan hanya ada satu KK ibu dan anak yang masih sekolah masuk MBR dan dapat bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Sistem mekanisme data MBR yang carut marut inilah kemudian menimbulkan polemik dikalangan RT RW. Menurut Aan yang juga mantan Aktivis PMII Surabaya, ada baiknya pemerintah kota open data terkait MBR, jangan hanya RW yang pegang pasword, tapi RT juga bisa mengakses.
“Selama ini RT yang bantu memproses ketika ada warga kesulitan, baik soal sekolah, kematian dan administrasi lainya. Selain itu RT itu juga harus cerdas, sehingga tahu akan kebutuhan warga,” ungkapnya.
Senada dengan RT01 di Menanggal, Ketua RT02 RW06 Kelurahan Sidotopo, Atha’ Illah mengatakan sebagai Calon Walikota, Eri Cahyadi harus siap dikritik, karena kritik yang konstruktif akan membuahkan hasil yang lebih baik.
Menurutnya program Pemkot berupa MBR ini layak dievaluasi. Pasalnya sistemnya sangat rancu dan berdampak negatif dikalangan masyarakat menengah kebawah. Pihaknya menilai program tersebut juga rawan dipolitisasi.
“Mengapa dikatakan rancu, sebab kategori masyarakat berpenghasilan rendah itu masih menjadi debateble dikalangan bawah. Karena tidak ada tolak ukur baku siapa yang berhak menyandang predikat MBR,” ujarnya.
Dirinya mengatakan masih banyak lagi permasalahan carut-marutnya sistem MBR. Dirinya menilai Pemkot Surabaya seperti tidak siap dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 itu.
“Jika dikaji secara jeli, persoalan MBR ini sangat kompleks, mulai dari tidak semua ketua RW bisa mengoperasikan sistem onlinenya, petugas survey dari Dinsos yang asal-asalan, ada muatan politis didalam program tersebut, bahkan sampai muncul istilah MBR (Masyarakat Bolo RW),” jelasnya. (Mh)
Komentar