SAMPANG – Gara gara tidak mau melayani warga yang mau melahirkan pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belasan aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang Madura Jawa Timur duduki Rumah Sakit (RS) Nindhita setempat
Sambil menunggu penjelasan managemen Rumah Sakit (RS) yang ada di jalan Samsul Arifin Kelurahan Polagan minggu 10/10, para aktivis DKR bentangkan sejumlah poster bernada kecaman di pagar dan pintu masuk RS
“Ini yang kesekian kali RS Nindhita bermasalah dengan pasien BPJS, Apalagi kasusnya warga yang mau melahirkan serta harus diselamatkan jiwanya,”ujar Rois sambil menunjukkan kegeramannya
Lama menunggu akhirnya Managemen RS Nindhita yang di wakili oleh A Zaini selalu Humas menemui para aktivis mengajak berdialog ke salah satu ruangan dengan syarat membersihkan poster yang dipasang
Situasi sempat memanas karena para aktivis tidak mau memenuhi syarat yang disampaikan oleh A Zaini
“Kalau mau berdialog ayo silahkan, tapi jangan paksa kami mencabut poster yang ada,” ujar Abel yang diamini para aktivis lain kompak
Proses penyelesaian buntu sampai akhirnya datang Moh Iqbal Fathoni Anggota Komisi IV DPRD bersama satu Anggota DPRD lainnya
Setelah melakukan dialog tertutup dengan Humas RS, Fafan panggilan akrab mantan Ketua DKR Sampang itu keluar menemui para Aktivis dan mengajak tiga perwakilan masuk ke salah satu ruangan RS untuk berdialog secara terbuka yang dimediasi oleh Humas RS
Pihak RS Nindhita menghadirkan Ifa Bidan yang pada saat itu menerima Mariyah 24 warga Desa Bapelle Kecamatan Robatal
Bidan cantik ini cukup tegar menjelaskan kronologi kejadian di depan perwakilan aktivis dan insan perss yang meliput kejadian
Bahkan Ifa membantah dikatakan menolak melayani pasien BPJS yang mau melahirkan dengan alasan prosedur maupun dokter penanggung jawab sedang tidak ada ditempat termasuk penegasan kondisi pasien yang dinilainya belum masuk katagori Emergency
Bantahan Ifa di timpali dengan nada keras oleh Ilzam aktivis yang lain
“Disaat ada warga yang perlu diselamatkan jiwanya, pihak RS hanya berkutat kepada prosedural maupun pelayanan BPJS atau Umum,’ tuur Ilzam
Padahal secara regulasi itu tidak dibenarkan karena secara prinsip harus mendahulukan keselamatan pasien, sedangkan perihal mekanisme maupun prosedur masih ada waktu tiga hari pemenuhannya
Sementara Mausul Divisi Hukum dan Advokasi DKR mengancam akan melaporkan kasus ini ke BPJS, Dinas Kesehatan maupun Bupati
Bahkan selain tuntutan mencabut Afiliasi BPJS dari RS Nindhita dan ijin operasional RS, Ia tidak segan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum
“Ingat ya, RS Nindhita sudah mendapat peringatan dua kali dari BPJS sehingga setelah kasus ini tidak menutup kemungkinan obsi mencabut kerjasama dengan BPJS tereksekusi;” pungkasnya
Dialog ditutup oleh A Zaini dan meminta agar poster yang dipasang supaya dicabut kembali karena mengganggu ketidaknyamanan bagi pasien maupun keluarganya
Ia berjanji akan selalu terbuka dan siap untuk melakukan dialog lanjutan sampai tuntas
Namun lagi lagi pernintaan mencabut poster ditentang oleh para aktivis, bahkan mengancam jika ada yang mencabut akan dipasang kembali dengan jumlah yang lebih banyak
Pasca dialog Moh Iqbal Fathoni kepada insan perss mengungkapkan akan melaporkan kaaus itu ke Pimpinan Fraksi maupun Komisi sehingga dalam waktu dekat akan memanggil pemangku kebijakan
Selain itu Ia sepakat dan mendorong dicabutnya kerjasama BPJS dengan RS Nindhita
Sebelumnya minggu 10/10 pukul 14.00 wib pihak RS Nindhita menerima Mariyah 24 pasien BPJS yang mau melahirkan dengan didampingi Bidan setempat dan aktivis DKR Sampang
Tiba di RS Nindhita, Ifa petugas Rumah sakit memberikan penjelasan dan mengarahkannya ke RSUD dr Muhammad Zyn
Saat ini mariyah masih menjalani perawaran di RSUD dr Muhammad Zyn dan kondisinya berangsur pulih setelah melahirkan melalui operasi minggu malam 10/10.
(Zainul/Her/RadarBangsa.co.id)
