Magetan | jatim.siberindo.co – Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan kembali bergerak. Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, resmi melantik dan merotasi 155 pejabat di Pendapa Surya Graha, Selasa (10/03/2026).
Langkah besar ini disebut sebagai upaya “cuci gudang” untuk menyegarkan birokrasi yang selama ini dituntut lebih responsif. Dari 155 pejabat yang dilantik terdiri dari 18 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II) sebagai otak kebijakan, 21 Kepala UPTD Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan, dan 116 Kepala Sekolah sebagai fondasi pendidikan karakter.
Dalam sambutannya, Bupati Nanik tidak menampik bahwa perombakan ini adalah respons atas kebutuhan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Ia menegaskan, bahwa rotasi bukan sekadar perpindahan kursi, melainkan strategi untuk memutus kejenuhan organisasi yang seringkali menghambat inovasi.
“Penguatan birokrasi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Bunda Nanik, sebutan akrab Bupati Magetan.
Bupati perempuan ini menekankan bahwa tiga pilar utama dalam pelantikan ini adalah pengambil kebijakan, garda kesehatan, dan pilar pendidikan. Ketiganya dianggap sebagai mesin penggerak utama yang menentukan kualitas hidup warga Magetan.
Bupati juga menuntut para pejabat baru untuk tidak sekadar “duduk manis”. Mereka diharapkan membawa pengalaman dari pos sebelumnya untuk menciptakan terobosan di lingkungan kerja yang baru,” ungkapnya tegas.
Sebagai informasi, di tengah isu transparansi jabatan, seluruh proses promosi dan rotasi kali ini telah melewati filter ketat. Ia mengeklaim penempatan jabatan sudah sesuai dengan “Sistem Merit”, yang menonjolkan evaluasi kinerja, uji kompetensi, serta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penekanan pada “kepastian hukum” dalam sambutannya seolah ingin menepis anggapan adanya kepentingan subjektif dalam bongkar pasang jabatan tersebut. Kini, beban pembuktian ada di tangan para pejabat yang baru dilantik.
Publik juga menanti, apakah perubahan komposisi di tingkat pimpinan hingga kepala sekolah ini mampu membawa perubahan signifikan bagi pelayanan publik di Magetan, ataukah birokrasi tetap berjalan di tempat? (Rend)
