SURABAYA – Kualifikasi kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, sangat banyak dinamika yang harus diantisipasi dengan sesuatu yang programatik dan sistemik. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan Gedung Command Center dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), sekaligus melaunching Aplikasi Pengembangan Kompetensi Mandiri (Si Bang Kodir) ASN dan Puspa Raja (Pusat Pembelajaran Jarak Jauh).
Gubernur Khofifah mengatakan, ASN di lingkungan Pemprov Jatim dituntut harus dinamis, inovatif, kreatif, serta ada improvement di dalamnya. Terutama dalam membreakdown RKPD dan Nawa Bhakti Satya dalam program nyata yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau tidak ada proses penguatan kompetensi, saya khawatir mereka merasa tidak ada sesuatu yang mereka harus lakukan lompatan perubahan,” jelas orang nomor satu di Jatim seperti dikutip petisi.co, grup siberindo.co, Senin (9/11/2020).
Menurut Khofifah, BPSDM Jatim menjawab kebutuhan tersebut. Melalui Command Center yang baru saja diresmikan, ASN bisa menginput kompetensi yang sudah didapatkan. Sehingga kualifikasi dari postur ASN di lingkungan Pemprov Jatim lebih mudah diakses dan dipetakan.
“Pada posisi seperti ini ada kebutuhan yang harus diantisipasi baik melalui respon secara digital maupun manual. Maka ada command center di dalamnya. Mereka bisa menginput sendiri kompetensi yang sudah didapatkan. Apakah mereka mengikuti training, pembelajaran apa saja dan sebagainya. Hal ini akan sangat menentukan kualifikasi ASN yang ada di Pemprov Jatim,” kata Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut disampaikannya, melalui program-program yang dimiliki BPSDM Jatim ini bisa menjadi langkah antisipasi yang terencana secara sistemik dan programatik dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN. Sebagai contoh, pelatihan peningkatan kompetensi untuk Pejabat Administrator atau setara eselon III yang saat ini sedang kita lakukan.
“Mereka yang meramu program, dapurnya Pemprov ada di eselon III. Selanjutnya berada dalam koordinasi Kepala OPD, Kepala Badan atau eselon II,” pungkasnya. (bm/petisi.co)
