LAMONGAN, Jatimsiberindo.co – Pemerintah Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Wonokromo pada Senin (8/9/2025) mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Musdes RKP merupakan agenda tahunan yang digelar untuk merumuskan program kerja serta menetapkan prioritas pembangunan desa. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berikutnya.
Forum Musdes Wonokromo dihadiri berbagai unsur, mulai dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi perempuan. Dari pihak kecamatan, Camat Tikung diwakili Kasi Pemerintahan Ja’far, S.E., dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Suratno.
Sementara itu, Kades Wonokromo Ari bersama Sekdes Azhar serta Ketua BPD Sunan memimpin jalannya musyawarah. Kehadiran mereka menegaskan bahwa Musdes bukan hanya forum lokal, tetapi juga bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kecamatan maupun kabupaten.
Kapolsek Tikung AKP Anang Purwo Widodo melalui Bhabinkamtibmas Desa Wonokromo, Briptu Dwi Bai, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan dalam mendukung pembangunan.
“Musyawarah desa seperti ini bukan sekadar forum formalitas, tetapi momentum untuk mendengarkan suara warga dan merumuskan langkah pembangunan bersama. Kami dari kepolisian siap mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” ujarnya.
Selain kepolisian, unsur TNI juga hadir melalui Sertu Rianto selaku Babinsa Wonokromo. Kehadiran Babinsa dipandang penting untuk menjaga keterlibatan masyarakat serta memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan semangat gotong royong.
Musdes Wonokromo turut diikuti Ketua LPM, perangkat desa, serta Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Partisipasi berbagai elemen masyarakat ini diharapkan memperkaya gagasan pembangunan, mulai dari sektor infrastruktur, ekonomi, hingga pemberdayaan kelompok perempuan dan UMKM.
Ketua BPD Wonokromo, Sunan, menegaskan pentingnya menjaga proses musyawarah sebagai ruang demokrasi desa. “Kami berharap setiap usulan warga dapat diakomodasi sesuai prioritas, karena pembangunan desa pada dasarnya berasal dari aspirasi masyarakat,” katanya.
Rangkaian musyawarah berjalan lancar hingga selesai. Semua pihak menekankan pentingnya kebersamaan, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal program kerja desa agar tepat sasaran.
Bhabinkamtibmas Wonokromo, Briptu Dwi Bai, menutup musyawarah dengan penegasan bahwa keamanan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan. “Tugas kami tidak hanya menjaga situasi tetap aman, tetapi juga memastikan warga merasa nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam membangun desa. Dengan begitu, Wonokromo bisa semakin maju dan mandiri,” tutupnya.
