Skandal Keuangan PT IMSS Memanas
MADIUN – Jajaran Direksi BUMN PT INKA (Persero) tancap gas membahas guna mengungjap dugaan skandal penyimpangan dana rekanan proyek oleh anak perusahaannya, PT IMSS.
Keseriusan petinggi BUMN yang bergerak dibidang industri perkeretaapian itu, menyusul amanat Dewan Komisaris PT INKA, Rabu (2/ 9) pekan lalu, membahas bab itu dipimpin Komisaris Utama (Komut), Dr. Gede Pasek Suardika.
Dalam rapat Dr. Gede Pasek Suardika menggaris bawahi, agar Direksi PT INKA menindak tegas siapa pun karyawan yang menyalah gunakan keuangan perusahaan.
Penegasan Gede Pasek Suardika itu paralel dengan sikap Menteri BUMN, Eric Thohir, yang menggambarkan kinerja perusahaan sebagai key performance index bagi direksi yang memimpinnya.
“Kami (Dekom) sudah bahas dengan direksi Pak. Kami sudah sepakat menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke BOD (board of directors/ jajaran direksi, red). Itu keputusan Dekom”, tulis Dr. Gede Pasek Suardika via whatsapp, Senin malam (7/ 9).
Selanjutnya Gede Pasek yang berkedudukan di Jakarta itu mengarahkan awak media konfirmasi kepada corporate secretary PT INKA. Namun, Sekretaris Perusahaan PT INKA, Puguh, yang ditunjuk Gede Pasek sebagai company funnel PT INKA, belum merespon permintaan konfirmasi whatsapp jurnalis.
Puguh dalam konfirmasi ulang, Selasa pagi (8/ 9), membalas konfirmasi whatsapp siang hari, meski sebelumnya menjanjikan baru akan menjawab sore hari, dengan alasan masih berada di lapangan.
Menurut Puguh, rapat gabungan dipimpin Komut PT INKA, dilakukan secara online (zoom) pada Rabu (2/ 9). Rapat yang melibatkan Dekom dan Direksi PT. INKA termasuk Dirut PT IMSS, Kolik, dengan posisi Dekom di Jakarta sementara Direksi PT. INKA dan Dirut PT IMSS di Kantor Pusat PT INKA, Madiun, Jatim.
Dijelaskan Puguh, Dr. Gede Pasek Suardika meminta agar persoalan itu segera dituntaskan. PT. IMSS, sesuai arahan Komut, diminta segera mengidentifikasi berbagai tagihan, sebagaimana klaim para rekanan yang merasa dirugikan.
“Setiap pembayaran harus ada dasarnya berupa data otentik. Maka, PT IMSS dan para vendor diharap menyiapkan berbagai bukti tagihan, untuk memudahkan pegauditan,” ulasnya melalui WA.
Sementara Dirut PT IMSS, Kolik, yang dikonfirmasi jurnalis via whatsapp, Selasa (8/ 9), tidak merespon.
Beberapa sumber memberi info, sejak beberapa hari lalu sampai hari ini Kolik, Dirut PT IMSS, selaku pihak yang paling bertanggung jawab atas ‘keruwetan’ ini sibuk mengikuti rapat dengan jajaran direksi induk perusahaannya. “Kolik sibuk rapat. Dia mengaku sangat pusing dan bingung”, papar informan tersebut, Selasa (8/ 9).
Pihak LSM GRAMM selaku lembaga non government yang mendampingi perkara ini, tak terpengaruh pihak manapun yang berusaha melemahkan sikapnya. “Saya tidak pernah punya pikiran menghentikan pendampingan. Kecuali kasusnya selesai”, Bambang Gembik, Sekretaris LSM GRAMM, Selasa (8/ 9).
Sebagaimana ramai pemberitaan di ruangan news siber, sejak Dirut PT IMSS dikendalikan Kolik banyak rekanan kerja proyek yang merasa dirugikan.
“Baru saat IMSS dipegang Kolik saya merasa didzolimi. Pekerjaan yang sudah rampung saya kerjaan ternyata tak dibayar, ” ungkap Sugito, salah satu rekanan atau vendor.
Sugito mengaku masih memiliki tagihan senilai lebih dari Rp 900 juta. Sementara Widodo, rekanan lain, mengaku masih punya tagihan sebanyak Rp 425 juta.
Bahkan Widodo diminta menanda tangani surat pernyataan sudah lunas, meski sebenarnya tagihannya belum lunas. Widodo menambahkan, PT IMSS meminta fee Rp 75 juta, dari tagihannya sebesar Rp 700 juta. Fee tersebut dibenarkan Widodo, bukan sebagai PPN maupun PPh.
Vendor lain yang merasa dirugikan, Sunarto memiliki tagihan Rp 600 juta dan Sukardi senilai Rp. 1, 7 miliar. (jtm-1)
Komentar