Oleh : H. Samiadji Makin Rahmat SH MH, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jatim
Klimaks rekomendasi pasangan calon (Paslon) dalam Pemilukada, khususnya di Jawa Timur menapak dalam akrobatik penguasa politik.
Setidaknya, pertarungan internal kader partai memburu rekomendasi dari induk Partai Politik (Parpol) bukan sekedar pengaruh mahar dan hasil elekbilitas, ada rentetan gengsi, persaingan pengaruh elit politik hingga keluar dari bingkai logika berpolitik.
Gesekan gempa tektonik pasti dirasakan kader partai yang telah meretas, Menyeruak sebagai kader militan demi meraih karir politik memburu posisi sebagai kepala daerah.
Sepintas, secara legal dan konstitusi Parpol tidak ada yang dipersalahkan.
Mengapa? Karena mekanisme usulan dari pencalonan sudah sesuai prosedur. Artinya, DPP Parpol punya hak mutlak untuk memilih siapa figur yang mendapatkan restu.
Gesekan yang terjadi di Sumatera Barat seputar pencabutan rekom dari DPP PKB menggandeng Paslon Cagub/ Cawagub dari PDIP merupakan pernik-pernik sebuah momen, usai tersinggung dengan statement Puan Maharani, putri emas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri seputar harapan Sumbar tidak meninggalkan ajaran Pancasila.
Gonjang-ganjing merembes ke daerah.
Tetap jadi pergunjingan, terpilihnya rekom untuk Gibran Rakabuming sebagai Cawali Solo. Bisa menggeser mantan Wawali Solo juga tokoh gaek PDIP. Berikutnya, Bobby Nasution melenggang sebagai Walikota Medan.
Artinya, percaturan rekom Paslon dalam Pemilukada bagi DPP bagian dari sikap represif petinggi partai untuk mengamankan kebijakan yang sifatnya diskresi.
Terakhir, optimisme Bacalon Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana dapat rekomendasi dari PDIP, ternyata kandas. Walaupun kadar militansi, loyalitas dan mengalir darah pejuang 100%, belum menjamin. Wisnu “gugur” di tangan Eri Cahyadi. Hampir dipastikan ‘pertarungan’ memperebutkan kursi Walikota Surabaya bakal seru setelah gabungan Parpol menjatuhkan pilihan ke Irjen Pol (Pur) H. Machfud Arifin dan Mudjiman.
Tergres, pelitnya PKB merekom Paslon untuk Pemilukada Bupati Sidoarjo.
Kader murni, H. Achmad Aslikhin dan Nyai Hj. Ainun Jariyah, Ketua PC Muslimat Sidoarjo, terpental menjelang deadline.
Pilihan kepada Ahmad Muchdlor Ali (Gus Muchdlor) putra Romo KH Agus Ali Masyhuri, pemangku Ponpes Bumi Sholawat dengan H. Subandi, anggota DPRD dari F-KB Sidoarjo, bisa membuyarkan prediksi politik.
Bersaing memperebutkan Sidoarjo-1, Bambang Haryo Soekartono perpasangang dengan Taufiqulbar dan Paslon Kelana Aprilianto dengan Dwi Astutik menambah panasnya suhu politik di kota udang dan bandeng.
Sekali lagi, percaturan politik bukan sekedar mengorbankan bidak atau kuda guna memancing politisi keluar sarang. Efek akrobatik Penguasa Politik ini bisa berbalik seratus delapan puluh derajat, bila salah dalam kalkulasi politik.
Tibalah saatnya menghitung hari. Apapun yang telah diputus Penguasa Parpol bagian dari ikhtiar dan panggung sandiwara. Mereka akan memetik dari skenario politik, beruntung atau buntung. (*)
Komentar