LAMONGAN, Jatimsiberindo.co – Suasana pagi di Mapolsek Tikung, Lamongan, mendadak sibuk. Polisi, petugas Bapenda, dan Dishub bergandeng tangan dalam operasi gabungan bukan untuk menilang, melainkan mengedukasi warga agar sadar pentingnya membayar pajak kendaraan sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan daerah.
Rabu pagi (5/11/2025), halaman Mapolsek Tikung dipenuhi aparat berseragam. Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, Kapolsek Tikung AKP Anang Purwo Widodo memimpin apel singkat sebelum operasi dimulai. Tak seperti razia pada umumnya, kegiatan kali ini menonjolkan pendekatan persuasif. Tujuannya jelas: menumbuhkan kesadaran warga bahwa pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan napas utama pembangunan daerah.
“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan, kembali ke masyarakat dalam bentuk jalan yang lebih baik, penerangan, hingga layanan publik,” ujar AKP Anang saat memberi arahan kepada tim gabungan. Pernyataan itu menegaskan arah baru penegakan aturan: mengedepankan edukasi dibanding penindakan.
Operasi gabungan ini melibatkan 17 personel dari berbagai instansi. Tujuh anggota Polsek Tikung, enam petugas dari Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan, serta empat personel dari Dinas Perhubungan ikut turun langsung ke lapangan. Setelah apel, mereka menyebar di titik-titik strategis, memeriksa kendaraan roda dua dan empat yang melintas di sekitar kecamatan.
Namun pemeriksaan tersebut jauh dari kesan menegangkan. Warga yang belum membayar pajak tak langsung ditilang, melainkan diajak berdialog. Petugas menjelaskan berbagai kemudahan yang kini diberikan pemerintah, termasuk program pembebasan denda pajak kendaraan hingga akhir 2025. Informasi ini menjadi kabar baik bagi banyak pengendara yang sempat menunda pembayaran karena faktor ekonomi.
Selamet Suseno, perwakilan Bapenda Provinsi Jawa Timur yang hadir dalam kegiatan itu, menilai langkah kolaboratif semacam ini efektif menekan angka penunggakan pajak di daerah. Menurutnya, ketaatan membayar pajak akan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian menopang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. “Kami tidak datang untuk menakut-nakuti, tapi ingin warga merasa memiliki tanggung jawab bersama membangun Lamongan,” kata Selamet.
Bagi sebagian warga, operasi gabungan ini juga membuka wawasan baru. Banyak yang baru mengetahui bahwa tarif dasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun ini tidak naik. Kondisi ini memberi ruang lega bagi masyarakat untuk menunaikan kewajibannya tanpa terbebani biaya tambahan.
Operasi tertib pajak di Tikung menjadi cerminan pendekatan baru pemerintah dalam membangun kesadaran fiskal masyarakat. Bukan lewat penindakan semata, melainkan lewat edukasi yang membumi. “Pajak bukan untuk pemerintah, tapi untuk masyarakat sendiri,” tegas AKP Anang Purwo Widodo, menutup kegiatan pagi itu dengan pesan yang menggema di antara deru kendaraan yang melintas.
